PB IPMIL RAYA Kritik Pertemuan Kepala Daerah dan Wali Kota Makassar: Mahasiswa Harus Dilibatkan.

foto Pertemuan para kepala daerah luwu raya dengan pemerintah makassar

SuaraBelopa.Com,Makassar,-Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL RAYA), Abdul Hafid, menyampaikan kritik terbuka terhadap pertemuan antara kepala daerah se-Tana Luwu dan Wali Kota Makassar yang digelar beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas ketegangan antar mahasiswa di Makassar, namun dinilai tidak melibatkan unsur mahasiswa sebagai pihak yang terdampak langsung.

“Langkah dialog ini patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun sangat disayangkan, mahasiswa—terutama IPMIL—tidak dilibatkan. Kami yang mengalami langsung dampaknya justru tidak diberi ruang,” kata Hafid dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, forum semacam itu terkesan elitis karena tidak mengikutsertakan ketua PB maupun pimpinan lembaga IPMIL dari empat wilayah: Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo.

“Mahasiswa bukan objek pembahasan, tapi subjek yang harus didengar. Tanpa kehadiran kami, penyelesaian bisa kehilangan arah dan akurasi,” tambah Hafid.

Soroti Isu Penjemputan Paksa dan Teror di Kampus

PB IPMIL RAYA juga menyesalkan bahwa pertemuan antar kepala daerah belum menyentuh akar persoalan, seperti penyisiran bersenjata oleh kelompok tak dikenal, penyebaran fitnah terhadap organisasi, serta penjemputan paksa mahasiswa dari Asrama IPMIL RAYA tanpa surat resmi.

“Jika ada kejadian, itu adalah tindakan oknum, bukan sikap organisasi. Jangan seret nama IPMIL atau masyarakat Luwu dalam konflik yang dibuat-buat,” tegas Hafid.

Usul Format Dialog yang Inklusif

IPMIL RAYA mendorong agar dialog ke depan disusun lebih terbuka dan melibatkan:

Perwakilan mahasiswa dari seluruh daerah,

Tokoh masyarakat dan akademisi sebagai penengah,

Transparansi hasil pertemuan kepada publik.“Kota Makassar bukan milik satu kelompok. Ini rumah bersama. Narasi seperti ‘pendatang pengganggu’ sangat berbahaya dan mengancam keutuhan sosial,” ucapnya.

Hafid juga mengingatkan bahwa ketidakadilan terhadap mahasiswa asal Luwu bisa kembali memicu aspirasi politik lokal, seperti dorongan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Baca Juga  Pemilihan Kepala Desa di Luwu Tertunda, Pelayanan Publik Terhambat

IPMIL: Menolak Kekerasan, Pilih Jalur Hukum

Sebagai penutup, PB IPMIL RAYA menyatakan tetap berkomitmen pada jalur damai dan konstitusional.

“Kami bukan ancaman bagi Makassar. Kami bagian dari masa depan bangsa. Kritik ini kami sampaikan demi perbaikan dan perdamaian yang nyata,” pungkas Hafid.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar