SuaraBelopa,Luwu,— Seorang pekerja berinisial NW, yang bekerja sebagai Collection di salah satu perusahaan outsourcing di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, diduga diberhentikan secara sepihak tanpa menerima hak pesangon, meski telah bekerja selama enam tahun berturut-turut sejak 2019 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Berdasarkan keterangan yang diterima, NW terus diperpanjang kontraknya tanpa jeda selama enam tahun, padahal jenis pekerjaan yang dijalani bersifat tetap dan berkelanjutan. Namun, saat hubungan kerja berakhir, pihak perusahaan tidak memberikan pesangon maupun kompensasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tersebut, Sukardi Sulkarnain, Ketua Partai Buruh Exco Kabupaten Luwu, angkat bicara dan menilai tindakan perusahaan sebagai bentuk dugaan pelanggaran serius terhadap hak-hak pekerja.
“PKWT tidak boleh digunakan secara terus-menerus untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Enam tahun bekerja tanpa jeda kontrak lalu diberhentikan tanpa pesangon adalah bentuk ketidakadilan dan patut diduga melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan,” tegas Sukardi.
Ia menambahkan bahwa sebagai perusahaan outsourcing, seharusnya tunduk dan menaati hukum dan menjunjung tinggi perlindungan tenaga kerja, bukan sebaliknya.
“Ini preseden buruk. Perusahaan seharusnya hadir sebagai pelindung pekerja, bukan justru melakukan praktik yang merugikan buruh. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan perusahaan,” lanjutnya.
Sukardi menyatakan bahwa Partai Buruh Exco Kabupaten Luwu siap memberikan pendampingan hukum kepada NW dan mendorong agar kasus ini dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan, bahkan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan terkait belum memberikan keterangan resmi atas dugaan pemberhentian sepihak dan tidak dibayarkannya hak pesangon kepada pekerja yang bersangkutan.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu dan menjadi sorotan serius bagi pemerintah daerah maupun instansi pengawas ketenagakerjaan agar segera melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai hukum yang berlaku.






