Kajian DOB Provinsi Luwu Raya Beredar, Belum Ada Keputusan Pusat, Gelombang Demonstrasi Dipastikan Terus Menguat

SuaraBelopa-Naskah kajian pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya telah beredar di ruang publik pada Senin malam.

Dokumen tersebut memuat hasil kajian teknokratis yang menyatakan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya layak secara akademik dan administratif, namun hingga kini belum diikuti dengan keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Dalam kajian yang disusun berdasarkan parameter Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, calon DOB Provinsi Luwu Raya memperoleh skor 410 dengan kategori “Mampu”.

Sementara itu, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah induk pasca pemekaran juga dinyatakan tetap kuat dengan skor 482 atau kategori “Sangat Mampu”.
Hasil tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa pemekaran Provinsi Luwu Raya akan melemahkan daerah induk.

Secara fiskal, administratif, dan kewilayahan, kajian menyebutkan bahwa Sulawesi Selatan tetap berada dalam kondisi sangat layak meski terjadi pemekaran.

Meski demikian, kajian juga mencatat adanya catatan teknis yang masih perlu dipenuhi, terutama pada aspek kependudukan yang memperoleh skor 70, masih berada di bawah ambang minimal 80 sebagaimana diatur dalam PP 78/2007.

Selain itu, jumlah kabupaten/kota pembentuk calon DOB Provinsi Luwu Raya saat ini masih berjumlah empat wilayah.

Namun dalam bagian rekomendasi, penyusun kajian menegaskan bahwa kekurangan tersebut bersifat teknis dan dinamis, serta memiliki peluang untuk dipenuhi. Salah satu langkah strategis yang disarankan adalah percepatan pembentukan DOB Kabupaten Luwu Tengah, guna memenuhi syarat kependudukan dan jumlah daerah pembentuk.

Kajian tersebut juga menekankan kekuatan legitimasi historis dan sosiologis Provinsi Luwu Raya.

Disebutkan bahwa pembentukan provinsi ini mendapat dukungan penuh dari Kedatuan Luwu serta masyarakat di seluruh wilayah cakupan, yang dilampirkan secara resmi dalam dokumen kajian.

Bagi kalangan mahasiswa dan kelompok gerakan di Luwu Raya, beredarnya naskah kajian ini belum dapat disebut sebagai titik terang,sebaliknya, dokumen tersebut justru memperjelas bahwa hambatan utama pemekaran kini bukan lagi persoalan kelayakan, melainkan belum adanya keputusan politik dari pemerintah pusat.

Baca Juga  PT Macmohan Kembali Menuai Kritik: Proses Seleksi Karyawan Diduga Tak Transparan

Sejumlah aktivis menilai, dengan rampungnya kajian negara yang menyatakan Luwu Raya mampu, maka alasan penundaan semakin kehilangan dasar.

Negara dinilai telah menyelesaikan tugas akademik dan teknokratisnya, sementara aspirasi masyarakat telah lama disampaikan melalui jalur konstitusional maupun aksi jalanan.

Jika kajian sudah menyatakan mampu, maka yang ditunggu hari ini bukan lagi kajian baru, melainkan keputusan. Selama itu belum ada, aksi akan terus berlanjut,” ujar salah satu koordinator aksi di Luwu Raya.

Dengan kondisi tersebut, gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai titik di wilayah Luwu Raya dipastikan tidak akan melemah, bahkan berpotensi semakin terarah dan menguat, dengan fokus tuntutan yang lebih jelas, yakni menagih tanggung jawab dan keberanian politik pemerintah pusat.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut hasil kajian tersebut. Masyarakat dan kelompok gerakan menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan yang dinilai adil dan berpihak pada aspirasi rakyat Luwu Raya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *