Ketua DPRD Luwu dan Komisi III Tinjau Langsung Wilayah Konsesi PT Masmindo

Suara Belopa, Luwu, Sulawesi Selatan – Ketua DPRD Kabupaten Luwu, bersama anggota Komisi III dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, melakukan kunjungan lapangan ke PT Masmindo, Sabtu (19/4/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi wilayah konsesi PT Masmindo dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu.

Rombongan diterima langsung oleh manajemen PT Masmindo. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan peninjauan langsung ke area operasional perusahaan untuk memastikan kesesuaian data dan informasi yang dimiliki pemerintah daerah dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan memastikan rencana tata ruang wilayah yang disusun benar-benar mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk perusahaan pertambangan.

Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, menekankan pentingnya sinkronisasi data ini. “Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan data wilayah konsesi PT Masmindo akurat dan terintegrasi dalam Ranperda RTRW. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih dan konflik di masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Akbar Sunali Ketua Komisi III DPRD Luwu menambahkan, “Kami berharap dengan kunjungan lapangan ini, penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Luwu dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan peraturan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Luwu.”

Selain meninjau langsung wilayah konsesi, rombongan juga berdiskusi dengan manajemen PT Masmindo terkait rencana pengembangan perusahaan ke depan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. PT Masmindo berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

Diharapkan, dengan adanya sinkronisasi ini, Ranperda RTRW Kabupaten Luwu dapat segera diselesaikan dan disahkan, sehingga memberikan kepastian hukum dan arah pembangunan yang jelas bagi daerah. Kunjungan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah Luwu untuk melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan pembangunan yang transparan dan partisipatif.

Baca Juga  Warga Kombong Suli Kecewa, Jalan Berlumpur Pascabanjir Tak Kunjung Diperbaiki

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *