SuaraBelopa.- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil Luwu Raya, Rusli Sunali, memberikan tanggapan tegas terkait pemecatan dua guru SMAN 1 Luwu Utara yang dianggap tidak mendapatkan keadilan, hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Rabu (12/11).
Dua guru yang diberhentikan tidak hormat, Abdul Muis dan Rasnal, sebelumnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam perkara pungutan dana Rp20 ribu per bulan dari orang tua siswa, putusan tersebut kemudian menjadi dasar pemberhentian keduanya .
Namun, bagi Rusli, langkah pemberhentian itu dinilai terlalu tergesa-gesa dan tidak melalui pertimbangan hukum yang menyeluruh.
“Pemberhentian itu seharusnya tidak dilakukan saat proses hukum masih berjalan, masih ada upaya peninjauan kembali (PK) yang belum diputus, Selama belum inkrah, ASN tidak boleh diberhentikan,tegasnya.
Rusli juga menyoroti minimnya peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam mendampingi dua ASN tersebut, Menurutnya, BKD bukan hanya memiliki kewenangan administratif, tetapi juga bertanggung jawab memastikan ASN memperoleh pendampingan selama proses hukum.
“Yang mestinya berdiri di depan memberikan pendampingan adalah BKD, bukan Dinas Pendidikan, tapi justru BKD terlihat pasif,” ujarnya
Selain itu, Rusli menilai terjadi kesalahan dalam penanganan kasus pada tingkat pemerintahan daerah, Ia menegaskan bahwa pemeriksaan seharusnya berada di bawah Inspektorat Provinsi, bukan Inspektorat Kabupaten.
“Ada ketidakcermatan dalam tata kelola, Karena ini kewenangan provinsi, maka pemeriksaannya juga harus dilakukan inspektorat provinsi, Jadi tidak heran jika ada keberatan dan upaya hukum lanjutan,” tambahnya.
Rusli menjelaskan bahwa kedua guru tersebut tetap memiliki hak keuangan selama putusan hukum belum final, Karena itu, ia meminta agar keputusan pemberhentian ditinjau ulang.
Keputusan itu bisa dicabut sementara agar hak-hak keuangan mereka tidak hilang, itu bagian dari prinsip keadilan, jelasnya.
Di penghujung pernyataannya, Rusli meminta pimpinan Komisi E DPRD Sulsel untuk memberikan dukungan penuh kepada kedua guru, termasuk membuka peluang pendampingan lintas lembaga hingga ke DPR RI.
Sebagai wakil rakyat dari Luwu Raya dan seorang akademisi, saya siap mengawal persoalan ini sampai titik akhir agar keadilan benar-benar ditegakkan,” tegasnya.






