Pemerintah Provinsi Sul-Sel mengalokasikan Anggaran APBD Tahun 2026 sebanyak 400 Miliar

Luwu-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menetapkan sejumlah program pembangunan strategis di wilayah Luwu Raya dan akan mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup sektor sumber daya air, kesehatan, dan infrastruktur jalan dengan total anggaran ratusan miliar rupiah.

Melalui Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Pemprov Sulsel menetapkan anggaran sebesar Rp118.386.884.090,17 untuk pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi, dengan rincian:

D.I Makawa (Kab. Luwu) Rp35.468.087.806,55

D.I Lengkong Pini (Kab. Luwu) Rp17.781.264.204,60

D.I Bungadidi (Kab. Luwu Utara) Rp29.898.354.881,06

D.I Kuri-Kuri Kasambi (Kab. Luwu Utara) Rp15.114.275.302,34

D.I Tubuh Ampak (Luwu–Luwu Utara) Rp8.764.478.449,13

D.I Angkona (Kab. Luwu Timur) Rp11.360.423.446,49

Pada sektor kesehatan, Pemprov Sulsel melalui Dinas Kesehatan menetapkan anggaran sebesar Rp178.500.000.000,00 untuk pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Luwu, yang terdiri dari:

Manajemen konstruksi Rp3.000.000.000,00

Penyusunan AMDAL Rp500.000.000,00

Design and Build RS Rp175.000.000.000,00

Sementara itu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel menetapkan anggaran sebesar Rp96.083.903.000,00 untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, dengan rincian:

Batas Toraja Utara – Pantilang – Bua (Kab. Luwu) Rp30.213.248.000,00

Pantilang – Bonglo – Batas Kota Palopo Rp15.354.754.000,00

Batas Kab. Luwu – Latuppa (Kota Palopo) Rp15.350.921.000,00

Jalan Samiun (Kota Palopo) Rp1.437.821.000,00

Jalan Opu Tosappaile (Kota Palopo) Rp6.293.609.000,00

Jalan Pong Simpin (Kota Palopo) Rp6.698.813.000,00

Batas Toraja Utara – Sangkaropi – Batusitanduk (Kab. Luwu) Rp20.734.737.000,00

Penetapan dan pelaksanaan program pembangunan tersebut dibenarkan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rusli Sunali, saat ditemui di salah satu warung kopi di Kota Palopo.

“Program ini sudah ditetapkan dan akan dikerjakan pada tahun 2026. DPRD akan mengawal agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar Rusli.

Baca Juga  Bumdes di Luwu Bangkrut, Koperasi Merah Putih Jadi Solusi? Tenaga Ahli P3MD Dipertanyakan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *